KPI Sarankan Adanya Pengawasan pada Podcast dan Media Baru Lainnya

  • Bagikan
Ketua KPI Pusat, Agung Suprio Foto: kpi.go.id

FENESIA – Agung Suprio selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyetujui adanya pengawasan pada media sosial dan juga media baru di Indonesia. 

Dia mendukung hal ini karena menurutnya hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur soal kebijakan serta publikasi konten di media-media baru tersebut. KPI mengkhawatirkan konten media baru dapat menjadi pengaruh negatif bagi generasi muda.

“UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak ada kewenangan mengatur media ini. Jadi ada kekosongan mengenai media baru ini. Padahal, media baru memerlukan pengawasan,” ungkap Agung dalam sebuah webinar, Rabu (10/3/2021), seperti yang dikutip dari Kompas.tv. 

Saat ini podcast bisa dibilang media yang sedang banyak diminati masyarakat, termasuk anak muda. Mengutip dari Asumsi.co, hasil survei Daily Social Research menunjukkan, 42,2 persen pendengar podcast di Indonesia paling banyak berada di usia 20 hingga 25 tahun.

Agung menegaskan, pengawasan pada media-media baru ini dimaksudkan bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi di tengah masyarakat, namun sebagai langkah untuk menghormati norma serta etika ketimuran di Indonesia.

“Di TikTok misalnya, banyak ditemukan kata-kata yang tidak pantas sehingga tidak bisa dipungkiri akan mengubah perkembangan khususnya anak-anak, dan ini jadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” tambah Agung.

KPI  juga mendesak agar pengaturan media baru ini juga dicantumkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Agung mengklaim, masyarakat pasti mendukung gagasan soal aturan media baru ini.

“Banyak negara maju yang memiliki regulasi media baru dan ini harus menjadi acuan bangsa Indonesia untuk peduli juga media baru,” katanya.

  • Bagikan