Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali Dana Stabilisasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund (BSF) tengah menjadi sorotan sejumlah ekonom. Kebijakan yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus menopang penguatan nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah aktivasi BSF sebaiknya hanya dilakukan saat kondisi ekonomi benar-benar berada dalam situasi genting atau krisis. Menurutnya, penggunaan dana tersebut perlu dilakukan secara cermat agar tidak memboroskan sumber daya keuangan negara.
“Bisa saja dibentuk saat ini, tetapi aktivasi konkretnya sebaiknya menunggu situasi yang benar-benar mendesak,” ujar Wijayanto.
Ia menekankan bahwa intervensi pasar tidak akan efektif jika fundamental ekonomi domestik tidak dibenahi. Wijayanto menyoroti perlunya tiga perbaikan mendasar, yakni rasionalisasi belanja APBN untuk menekan defisit, peningkatan tata kelola pasar modal guna menahan arus modal keluar (net outflow), serta perbaikan iklim investasi untuk mendorong masuknya modal asing langsung (FDI).
Bagi kalangan investor, rencana kebijakan BSF ini dinilai sebagai langkah kosmetik yang dampaknya terbatas. Wijayanto berpendapat bahwa pelaku pasar lebih menantikan langkah-langkah konkret dan strategis dari pemerintah ketimbang intervensi jangka pendek.
Rencana aktivasi BSF sendiri diinisiasi oleh Purbaya sebagai respons atas tren arus modal keluar di pasar SBN yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah. Mekanisme ini dijalankan dengan skema pembelian kembali (buyback) SBN oleh pemerintah saat terjadi aksi jual masif di pasar.
Pemerintah berencana mengalokasikan sumber dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan dukungan dari lembaga atau special mission vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan inisiatif ini merupakan langkah mandiri kementerian untuk membantu stabilitas rupiah.
Pemerintah juga membedakan skema BSF ini dengan Bond Stabilization Framework yang selama ini dijalankan melalui protokol Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Jika framework yang lama memerlukan penilaian kondisi waspada dari KSSK, BSF inisiatif terbaru ini dipastikan memiliki mekanisme yang berbeda dalam pelaksanaannya.
