Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merumuskan empat langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas kecerdasan buatan (AI) di Indonesia agar mampu mendorong transformasi di sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, dan layanan publik.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa adopsi teknologi saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan digital.
“Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting,” ujar Nezar dalam diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta, Rabu (15/7).
Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia.
Negara ini masuk dalam lima besar pengguna ChatGPT untuk kebutuhan coding, analitik data, dan pendidikan.
Bahkan, hampir separuh angkatan kerja Indonesia telah memanfaatkan AI secara rutin setiap minggunya.
Nezar menyoroti bahwa capaian tersebut belum dibarengi dengan kedalaman pemanfaatan teknologi, baik oleh individu maupun korporasi.
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi masalah akses, melainkan kualitas pemakaian teknologi.
Kesenjangan terlihat dari lebar jarak antara pengguna mahir dan pengguna rata-rata, serta belum meratanya integrasi AI di sektor bisnis.
Banyak pelaku usaha, termasuk jutaan UMKM, masih menggunakan AI sebatas operasional dasar dan belum menyentuh transformasi model bisnis.
Pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi pendukung melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, dan Etika AI Nasional.
Seluruh kebijakan tersebut sedang diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko guna menjamin pengembangan AI yang aman.
Nezar menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat bantu manusia, bukan pengganti.
Literasi AI wajib berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan bernalar agar daya kritis masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah menetapkan empat fokus sektor strategis untuk implementasi AI.
Pertama, sektor pendidikan dengan mendorong penerapan AI terstruktur yang memperhatikan keamanan serta kesesuaian usia peserta didik.
Kedua, sektor kesehatan dengan memperluas pemanfaatan AI untuk memperkuat layanan nasional, terutama melalui percepatan diagnosis awal di daerah minim dokter spesialis.
Ketiga, sektor jasa keuangan dengan memperluas akses transformasi digital bagi lembaga keuangan mikro agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
Keempat, sektor publik dengan mendorong penggunaan AI secara masif untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara dan efisiensi birokrasi.
