Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran dinilai menjadi kunci utama agar program prioritas nasional berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Arahan tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Menurutnya, sinkronisasi saat ini memiliki konteks krusial karena kepala daerah menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.
“Sekarang tantangannya sangat berbeda,” ujar Bima.
Ia merinci tiga tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, serta pemenuhan janji politik dan harapan publik di tingkat lokal.
Meski demikian, Bima menegaskan bahwa hal paling mendasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, serta sosial.
“Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini jelas, kita punya pedoman untuk melakukan sinkronisasi tadi. Kemendagri bersama Kementerian Perencanaan memastikan terjadinya sinkronisasi,” jelasnya.
Bima menambahkan, sinkronisasi program pusat dan daerah akan sulit terwujud jika enam SPM tersebut belum berjalan optimal. Seluruh SPM harus masuk dalam dokumen perencanaan, dianggarkan secara tepat, dan memiliki target kinerja yang jelas.
“Mereka kita pastikan, mampu atau enggak untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang paling minimal tadi. Ini adalah PR kita. Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, yang ininya (SPM) bagaimana,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai gesit dalam mengawal program prioritas nasional sehingga mampu menarik dukungan pembiayaan pembangunan yang signifikan.
“Kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya agak gesit juga, dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun,” tandasnya.
Sebagai penutup, Bima mendorong pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan.
Kegiatan Rakorbangpus ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, serta perwakilan kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.
