Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta jajaran Wakil Ketua DPR RI. Sebelum memulai agenda sidang, para pimpinan negara tersebut sempat melakukan sesi foto bersama.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen strategis untuk membangun bangsa. Ia menyebut APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat sekaligus memperkokoh sendi-sendi ekonomi nasional.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menambahkan, APBN disusun sebagai pedoman perjalanan bangsa guna memastikan kesejahteraan warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, Presiden menyatakan bahwa pemerintah tetap menjaga optimisme ekonomi nasional. Menurutnya, dinamika dunia yang penuh ketegangan saat ini berdampak langsung pada kondisi dalam negeri, sehingga kehadiran Presiden secara langsung diperlukan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran pengelolaan negara.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuh Prabowo.
Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan tepat sasaran. Fokus utama anggaran diarahkan pada agenda prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.
Agenda kenegaraan ini turut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
