Sleman – Kontroversi muncul terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman. Sebuah surat perjanjian beredar yang mewajibkan penerima manfaat untuk merahasiakan potensi kasus keracunan.
Surat perjanjian itu dikeluarkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalasan, Sleman. Dalam surat tersebut, penerima manfaat diminta untuk tidak mengungkap informasi jika terjadi keracunan akibat program MBG.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengaku baru mengetahui adanya surat tersebut. Ia menyayangkan adanya klausul kerahasiaan dalam perjanjian itu.
“Menurut saya tidak baik (dirahasiakan). Evaluasi itu kan bisa dari masyarakat,” ujar Harda, Sabtu (20/9). Ia menambahkan, keterbukaan informasi justru penting untuk perbaikan program.
Surat perjanjian itu berisi tujuh poin kesepakatan. Salah satu poinnya menyebutkan bahwa penerima manfaat berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti dugaan keracunan.
Sekda Sleman, Susmiarta, juga mengaku baru mengetahui perihal surat tersebut. Ia mengatakan perlu ada klarifikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG.
Harda berpendapat, solusi terbaik adalah mencegah terulangnya kasus keracunan. Ia menekankan pentingnya evaluasi yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan program.
