Jakarta – Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Nico Harjanto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam merombak tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh pada Kamis (23/7/2026).
Dilansir dari pernyataan resmi yang dirilis, Nico Harjanto menilai pembenahan sistem manajemen program unggulan pemerintah ini merupakan langkah krusial untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Kami mendukung penuh Kepala BGN Bapak Sudaryono dalam melakukan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh,” kata Nico Harjanto.
Ia menekankan bahwa integrasi teknologi yang andal dalam sistem tata kelola akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan akurasi penyaluran manfaat sekaligus memitigasi risiko kebocoran anggaran negara.
“Dengan tata kelola yang lebih baik dan didukung pemanfaatan teknologi yang andal, maka target sasaran MBG akan lebih tepat dan kebocoran anggaran bisa ditekan seminimal mungkin,” ujar Nico Harjanto.
Strategi pelaksanaan program tersebut kini difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan mengedepankan kolaborasi bersama ekosistem ekonomi lokal.
“Apalagi dengan fokus eksekusi di daerah 3T dengan melibatkan UMKM lokal, kantin sekolah, hingga orang tua siswa/i, maka program MBG tentunya akan memiliki dampak sosial yang lebih terukur dan nyata di tengah masyarakat,” kata Nico Harjanto.
Langkah reformasi tata kelola ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap persepsi pasar serta stabilitas kondisi ekonomi nasional.
Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan program diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap disiplin fiskal pemerintah.
“Kami yakin, perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran MBG akan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional, khususnya menyangkut disiplin fiskal yang lebih tepat sasaran,” ujar Nico Harjanto.
Penguatan kepercayaan publik tersebut diproyeksikan akan berdampak pada perbaikan berbagai indikator ekonomi makro, termasuk kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Ini tentu akan menjadi salah satu hal yang dapat mendorong tren penguatan IHSG dan nilai tukar rupiah,” kata Nico Harjanto.
Pemerintah berharap agar program ini tidak sekadar berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, melainkan juga menjadi tolok ukur penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berharap, MBG bisa menjadi salah satu contoh nyata penerapan tata kelola yang baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta bisa menjadi mesin pendorong perekonomian daerah,” ujar Nico Harjanto.
Implementasi tata kelola yang transparan dan efisien diharapkan dapat terus berlanjut guna memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat luas di berbagai daerah.
