Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, mendesak pemerintah segera menyempurnakan regulasi dan memperkuat permodalan industri perkapalan nasional.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia di bawah pengelolaan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Senantara menyoroti potensi besar PT PAL Indonesia yang kini terhambat minimnya konsolidasi permodalan, padahal permintaan pasar domestik terus melonjak.
“Komisi VI sangat mendukung, terutama terkait PT PAL yang menyampaikan bahwa pasar domestik memiliki permintaan luar biasa, namun konsolidasinya belum memadai,” ujar Senantara saat kunjungan kerja di Surabaya, Jumat (24/7/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini turut menekankan pentingnya pembenahan manajemen jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang kerap mengalami kemacetan parah saat libur panjang.
Ia mendorong penambahan armada kapal serta pembukaan pelabuhan baru, seperti di Celukan Bawang, sebagai solusi strategis mengurai kepadatan.
Terkait aspek keselamatan, Senantara menegaskan bahwa peremajaan kapal usang harus menjadi prioritas utama yang melampaui kendala anggaran.
DPR RI, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan pendanaan bagi pengadaan maupun perbaikan armada demi menjamin keamanan pelayaran nasional.
Selain itu, Senantara mengkritisi dugaan praktik monopoli dalam layanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali.
Ia menilai praktik tersebut membatasi perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal karena wisatawan cenderung diarahkan berbelanja di dalam kapal.
“Banyak pengusaha hotel dan restoran di Bali mengeluh karena dampak ekonomi kapal pesiar kurang memadai akibat sinyalemen monopoli, di mana tamu dikondisikan belanja di dalam kapal,” pungkasnya.
