Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memilih bungkam terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Sikap ini diambil di tengah polemik yang berkembang di masyarakat.
“Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” tegas Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi nama untuk diusulkan sebagai pahlawan.
Menurutnya, proses pengusulan gelar pahlawan melalui tahapan panjang dan berjenjang.
Usulan, kata dia, dimulai dari keluarga di daerah, kemudian diajukan ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Kalau tidak salah pengusulan pahlawan itu dari keluarga di kampung halaman, kemudian oleh kabupaten, provinsi, baru menyampaikan kepada pusat, lalu ada tim yang menilai. Jadi, kalau urusan itu saya kira kami tidak ada, ya, belum pernah ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh, termasuk Soeharto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), menyatakan bahwa Soeharto telah memenuhi semua persyaratan untuk menerima gelar tersebut.
Fadli menambahkan, proses penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan, melibatkan berbagai pakar dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
