Jalur Gaza – Kelompok Hamas mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri perang melalui penyerahan senjata kepada komite pemerintahan Palestina dan penarikan pasukan Israel secara bertahap, meskipun pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait penghentian konflik tersebut pada Jumat (31/7/2026).
Dilansir dari AFP, kebijakan ini muncul setelah Hamas menyatakan kesediaan mereka untuk menyerahkan seluruh persenjataan kepada otoritas terkait sebagai bagian dari transisi pemerintahan di wilayah tersebut.
Seorang sumber politik di Israel mengungkapkan ketidakpuasan pihak negaranya terhadap isi kesepakatan tersebut karena dianggap tidak memenuhi tuntutan mengenai demiliterisasi penuh di Jalur Gaza.
Sumber tersebut menambahkan bahwa isu mengenai masa depan Gaza sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada pekan ini.
Penyerahan senjata oleh kelompok militan ini merupakan poin krusial yang telah disepakati sejak gencatan senjata pada Oktober 2025.
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan tahapan signifikan menuju pembentukan pemerintahan Palestina yang definitif di Gaza.
“Ini merupakan langkah penting menuju pemerintahan Palestina di Gaza,” kata Trump.
Proses transisi ini nantinya akan diawasi secara langsung oleh Board of Peace, sebuah komite khusus yang dibentuk untuk memantau pendataan serta penyimpanan senjata milik Hamas.
Pihak Hamas melalui seorang pejabatnya menegaskan bahwa mereka telah meminta Board of Peace serta para mediator internasional untuk menjamin kepatuhan Israel terhadap seluruh ketentuan yang tertuang dalam perjanjian.
Ketentuan utama yang menjadi sorotan Hamas adalah kewajiban bagi militer Israel untuk melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari seluruh wilayah Jalur Gaza.
Hingga saat ini, belum ada indikasi dari otoritas di Tel Aviv mengenai kapan atau apakah mereka akan memberikan tanggapan resmi terkait pengumuman sepihak dari Hamas tersebut.
Ketidakpastian ini menciptakan dinamika baru dalam proses perdamaian di kawasan Timur Tengah setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan negosiasi.
Keterlibatan Board of Peace diharapkan mampu menjadi penengah yang efektif dalam mengawasi perpindahan kekuasaan di lapangan.
Para pengamat internasional kini menanti langkah diplomatik selanjutnya dari pihak Washington untuk memastikan kesepakatan ini tetap berjalan sesuai rencana awal.
Sektor keamanan di Gaza kini menjadi prioritas utama bagi komite pengawas dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan pasca-penarikan pasukan.
Hamas menyatakan komitmennya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh komite tersebut demi tercapainya stabilitas wilayah.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara pihak Hamas dan pemerintah Israel, proses teknis penyerahan senjata tetap dijadwalkan untuk segera dimulai.
