Padang — Pemerintah Kota Padang terus berupaya menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan, salah satunya melalui pembebasan lahan di sepanjang aliran Batang Kandis. Upaya ini menjadi fokus utama dalam penanganan banjir yang selama ini menjadi permasalahan kronis di ibu kota Sumatra Barat tersebut.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan hingga saat ini masih terdapat sepuluh titik lahan yang belum dibebaskan. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera dituntaskan agar proses normalisasi sungai tidak terhambat.
“Pembebasan lahan Batang Kandis masih menyisakan sepuluh titik. Kami berharap ini bisa segera diselesaikan, sesuai kebutuhan mendesak yang diperlukan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS),” ujar Maigus saat memimpin rapat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Kamis (15/5/2025).
Maigus juga mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kandis untuk mendukung langkah pemerintah dalam mengendalikan banjir, terutama bila lahan mereka termasuk dalam area terdampak.
“Kami bersyukur karena pemerintah pusat, melalui BWS Sumatera V, turut memberikan dukungan terhadap penanganan banjir di Padang,” tambahnya.
Menurutnya, Pemko Padang telah mengidentifikasi akar masalah banjir, dan kini tengah memaksimalkan langkah-langkah penyelesaian pembebasan lahan di berbagai titik.
“Kita agendakan penyelesaiannya dengan menggerakkan seluruh potensi, termasuk unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, melalui Kepala SNVT PJSA WS Indragiri–Akuaman, Kampar–Rokan (IAKR), Arlendenovega Satria Negara, menjelaskan bahwa proyek normalisasi sungai dilakukan sepanjang 3,2 kilometer dengan skema multiyears tahun 2023–2025 dan nilai kontrak lebih dari Rp120 miliar.
“Target tahun ini pengerjaan harus rampung. Normalisasi ini akan mengurangi risiko banjir di kawasan Kecamatan Koto Tangah, khususnya di wilayah Batipuh Panjang, Lubuk Buaya, dan Pasie Nan Tigo,” jelasnya.
Namun demikian, Arlendenovega mengakui masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan yang berjalan paralel dengan kegiatan konstruksi.
“Dari total panjang 3,2 kilometer, masih ada sekitar 800 meter lahan yang belum tuntas. Target pembebasan ini harus selesai paling lambat akhir Juni 2025. Jika terlambat, maka risiko keterlambatan konstruksi sangat besar dan akan berdampak pada kelanjutan proyek,” tutupnya. 9r)
