Jakarta – Aksi demonstrasi yang berujung anarkis belakangan ini bukan peristiwa spontan, melainkan akumulasi kemarahan publik. Hal ini diungkapkan oleh seorang pakar hukum.
Pemicu utama gejolak ini adalah kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan gaya hidup mewah anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Pakar hukum, Henry Indraguna, menyebut kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob, sebagai katalis ledakan emosi masyarakat.
“Aksi massa yang anarkis dan vandalisme dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi nasional,” kata Henry, Senin (1/9/2025).
Henry menilai ketidakpercayaan publik terhadap pejabat meningkat karena elit lebih sering memamerkan kemewahan daripada menunjukkan solidaritas.
Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi dan lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Masyarakat menuntut hasil pajak digunakan untuk pelayanan publik, bukan bancakan elit,” tegasnya, seraya mengkritik pendekatan represif aparat dalam menangani aksi.
Sebagai solusi, Henry mendorong pemerintah membuka dialog nasional antara pemerintah, DPR, buruh, mahasiswa, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
Untuk jangka panjang, ia mendesak pengesahan UU Perampasan Aset, revisi UU ITE, serta reformasi sistem Pemilu agar lebih transparan dan murah.
Pendidikan politik sejak dini juga dianggap penting untuk membangun budaya beradab.
“Pemerintah harus mengantisipasi demonstrasi dengan kebijakan berkeadilan, pendekatan persuasif, dan teladan moral dari para pemimpin,” pungkasnya.
