Jakarta – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi sorotan tersebut dengan menjelaskan sejumlah faktor penyebab realisasi APBD Jabar berada di urutan ketiga secara nasional.
Tito Karnavian sebelumnya menyoroti realisasi APBD Jawa Barat yang hanya mencapai 38,79 persen dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (7/7/2025). Angka ini menempatkan Jawa Barat di bawah DI Yogyakarta (41,92 persen) dan Nusa Tenggara Barat (38,99 persen).
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa terdapat tunggakan utang dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemprov Jabar. Penjelasan itu disampaikannya melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, Kamis (10/7/2025).
Dedi menjelaskan, dari total anggaran Jabar tahun 2025 sebesar Rp37 triliun, hanya Rp31 triliun yang dapat dikelola. “Anggaran Provinsi Jabar tahun 2024 itu Rp37 triliun. Dan tahun 2025 yang saya kerjakan itu Rp31 triliun karena Rp6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa dari Rp31 triliun tersebut, sebagian besar harus dialokasikan untuk membayar utang dan kewajiban. “Dari Rp31 triliun ini, untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu, tidak Rp31 triliun, karena kami harus bayar utang,” ungkapnya.
Dedi memaparkan, utang dan kewajiban tersebut meliputi utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp600 miliar, tunggakan iuran BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, operasional Masjid Al-Jabbar sekitar Rp40 miliar, serta tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
“Total hampir Rp600 miliar sudah kita gunakan untuk kompensasi pengembalian ijazah siswa. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada generasi muda yang sempat tertahan haknya,” ujar Dedi pada Kamis (10/7/2025).
Dengan kondisi keuangan tersebut, Dedi menyatakan bahwa Pemprov Jabar menerapkan efisiensi ketat tanpa mengurangi komitmen untuk melayani masyarakat. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan agar pemerintah dapat bekerja maksimal meski dalam keterbatasan anggaran.
“Mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini, kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Mohon doanya ya. Terima kasih atas dukungan semuanya,” pungkas Dedi dalam video yang diunggah Kamis (10/7/2025).
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyayangkan penurunan kinerja fiskal Jawa Barat yang kini berada di bawah DIY dan NTB. Padahal, menurutnya, belanja pemerintah termasuk APBD menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito pada Senin (7/7/2025).
