Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mencuat, namun PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya untuk menolak usulan tersebut. Partai berlambang banteng ini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara terbuka menentang ide tersebut.
Deddy Sitorus, Ketua DPP PDIP, mengungkapkan adanya upaya lobi dari partai-partai koalisi pemerintah untuk mengajak PDIP mendukung pilkada melalui DPRD.
“Lobi-lobi, pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan,” ujar Deddy kepada media, Rabu (7/1/2026).
PDIP berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan kepada segelintir orang di DPRD. “Sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” tegas Deddy.
Dengan hanya menguasai 16 persen kursi di parlemen, PDIP menyadari posisinya dalam konstelasi politik terkait wacana ini. “Kalau hitung-hitungan matematisnya kita kan hanya 16 persen. Dengan enam partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan dong,” kata Deddy.
Meski demikian, PDIP meyakini akan muncul penolakan dari masyarakat yang merasa suaranya tidak terwakili. “Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” imbuh Deddy.
PDIP berharap dukungan dari masyarakat sipil untuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan melalui perwakilan di DPRD. “Kita tentu tetap tegas, teguh, agar kepala daerah dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD. Nah tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD,” pungkasnya.
