Jakarta – Jajaran komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan tidak akan menerima tantiem. Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani.
Rosan menjelaskan, perhitungan tantiem hanya akan didasarkan pada kinerja operasional atau pendapatan perusahaan.
“Dan tantiem kita sudah laksanakan juga. Jadi memang komisaris tidak mendapatkan tantiem, sama sekali ya,” ujar Rosan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/8).
Menurut Rosan, aturan ini sudah mulai diterapkan dan telah dikeluarkan secara resmi.
Ke depannya, aturan organisasi perusahaan BUMN akan disesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo. Besaran tantiem akan disesuaikan dengan hasil operasional dan pendapatan BUMN terkait.
“Misalnya buku yang dipercantik, ada financial engineering yang tidak benar. Jadi semuanya itu sudah disesuaikan dengan aturannya,” tegas Rosan.
Presiden Prabowo menjadikan perbaikan pengelolaan BUMN sebagai salah satu program prioritas untuk memaksimalkan pembangunan Indonesia. Perbaikan ini dilakukan melalui superholding BUMN, yaitu BPI Danantara.
Prabowo menilai tata kelola BUMN selama ini tidak masuk akal. Ia menyoroti pemberian tantiem hingga puluhan miliar rupiah kepada jajaran komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, sementara banyak BUMN yang merugi.
“Tadinya pengelolaan secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisaris banyak banget,” kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Selama masa kepemimpinannya, Prabowo berjanji akan memperbaiki total tata kelola BUMN. Tujuannya agar aset BUMN yang mencapai lebih dari US$ 1.000 triliun dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan negara, termasuk mendukung penerimaan negara minimal US$ 50 miliar per tahun.
Beberapa langkah telah diungkapkan Prabowo untuk memperbaiki tata kelola BUMN, antara lain:
Memangkas Jumlah Komisaris: Jumlah komisaris di tiap BUMN akan dipangkas maksimal menjadi 6 orang.
Menghilangkan Tantiem Komisaris: Komisaris BUMN tidak lagi menerima tantiem. Prabowo menyebut istilah tantiem sebagai akal-akalan yang membuat banyak orang tidak memahami komponen tersebut.
Prabowo juga telah memerintahkan Danantara untuk mengawasi pemberian tantiem kepada direksi. Ia memperingatkan direksi dan komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan baru ini untuk mengundurkan diri.
