Jakarta – Dampak masif bencana hidrometeorologi di Sumatra mendorong usulan pembentukan badan khusus penanganan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai badan ini krusial mengingat kompleksitas kerusakan yang melanda tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Alex Indra Lukman menekankan perlunya penanganan komprehensif.
“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2004. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai masifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu merespons positif persetujuan Presiden Prabowo atas Satuan Tugas (Satgas) Kuala, yang diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini fokus pada pengerukan sungai dan pengolahan air berlumpur.
“Kami menilai Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tetapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” imbuhnya.
Curah hujan tinggi yang diprediksi BMKG hingga Maret 2025 menambah urgensi pembentukan badan khusus. Alex menyebutkan, badan khusus akan mempermudah koordinasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus,” jelasnya.
Kehadiran badan khusus, lanjut Alex, akan memberikan kepastian kepada pemerintah daerah dan korban bencana bahwa negara hadir secara langsung dan terencana.
Alex mencontohkan keberhasilan BRR Aceh-Nias dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, SDM, hingga mengakhiri konflik Aceh. “BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” ungkapnya.
Banjir Sumatra berdampak luas pada fasilitas publik. Tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak.
Aceh mencatat kerusakan fasilitas publik terbanyak, disusul Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Hingga Jumat (2/1/2026), korban tewas mencapai 1.157 jiwa, dengan rincian: Aceh (530), Sumatera Utara (365), dan Sumatera Barat (262). Sebanyak 165 orang masih hilang, terbanyak di Sumbar (72). Pengungsi mencapai 380.287 jiwa, didominasi oleh pengungsi di Aceh (356.658).
