Agam – Pemerintah Kabupaten Agam bersama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI meninjau lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu (24/6). Peninjauan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana sekaligus pengembangan fasilitas strategis daerah.
Lahan tersebut direncanakan dialihfungsikan untuk pembangunan huntap, Markas Yonif TP 897/Singgalang, serta sejumlah fasilitas sosial dan umum. Pemerintah daerah menilai pemanfaatan lahan itu menjadi bagian penting dalam penataan pascabencana dan penguatan layanan publik di Agam.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi AR, menegaskan bahwa penyediaan hunian permanen menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana.
Lutfi berharap proses administrasi dan pembangunan dapat segera berjalan agar warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara bisa berpindah ke rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman.
Sementara itu, perwakilan Kedeputian III KSP RI, Irhash Ahmady, menyebut peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Sumatera. Ia mengatakan pihaknya kini berkoordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan legalitas lahan.
“Secara prinsip proses legalitas sedang dipercepat. Kami berharap dalam waktu dekat Surat Keputusan Menteri ATR/BPN terbit sehingga kepastian hukum lahan jelas dan pembangunan bisa segera dilaksanakan,” ujar Irhash.
Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat adat setempat. Ninik Mamak Nagari Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo, menyatakan pihaknya mendukung proyek tersebut selama dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
“Prinsipnya kami mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, sepanjang melalui musyawarah dan kesepakatan bersama,” tegas Ridwan.
Kegiatan peninjauan itu turut dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, jajaran Pemkab Agam, perwakilan BPN, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
