Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin, 22 Juni 2026, untuk membahas berbagai isu strategis nasional, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, keamanan air minum, hingga pengembangan ekosistem perfilman.
Komisi IX DPR RI mengawali agenda dengan melakukan pembahasan bersama Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan ini difokuskan pada penyesuaian regulasi berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi.
Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Rangkai Kreativitas Indonesia dan Cinema Poetica.
Agenda ini menyoroti pemaparan hasil kajian strategis ekosistem perfilman Indonesia serta masukan kebijakan terkait pemerataan aksesibilitas layar bagi film dan konten lokal.
Agenda Komisi VII berlanjut pada pukul 14.00 WIB dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Panja Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Fokus utama rapat ini adalah pengawasan standar keamanan dan kesehatan AMDK, perlindungan konsumen, kesesuaian label atau iklan, serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI melakukan rapat dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Ketua Badan Wakaf Indonesia.
Pertemuan tersebut membahas program kerja dan anggaran tahun 2026 serta meninjau isu-isu aktual yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.
Seluruh rangkaian rapat ini mencerminkan fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI dalam merespons kebutuhan masyarakat serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
