Jakarta – Eksekusi pengosongan lahan Blok 15 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, yang sebelumnya dikenal sebagai area Hotel Sultan, resmi berlangsung pada Kamis (18/6). Proses penertiban aset negara itu turut berdampak pada operasional hotel, termasuk tamu yang sudah melakukan reservasi kamar.
Pihak pengelola baru dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyebut seluruh persoalan terkait pemesanan kamar akan ditangani secara khusus. Setiap laporan akan diproses satu per satu agar penanganannya tetap proporsional.
Kuasa Hukum PPKGBK, Chandra M. Hamzah, mengatakan manajemen perlu menelusuri detail dari tiap pemesanan yang masuk.
Menurut dia, keputusan terkait nasib tamu akan sangat bergantung pada waktu pemesanan dan status transaksi yang sudah dilakukan konsumen.
Chandra menegaskan, tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan mekanisme yang sama. Ia menambahkan, manajemen akan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terdampak untuk mencari solusi terbaik, karena tiap situasi memiliki konteks waktu yang berbeda.
Di sisi lain, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menjelaskan langkah prioritas yang ditempuh pihaknya bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Fokus utama saat ini adalah menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan tetap terkait penguasaan lahan.
Rakhmadi menyebut, tim gabungan kini memprioritaskan pemindahan seluruh inventaris barang di dalam area hotel sesuai prosedur. Pihaknya berkomitmen menjaga aset-aset tersebut selama proses transisi berlangsung.
Bagi tamu yang memiliki jadwal menginap dalam waktu dekat, PPKGBK telah menyiapkan posko khusus atau Crisis Center di lokasi. Sejumlah tamu disebut telah mendatangi posko itu dan diarahkan berpindah ke hotel lain di kawasan Senayan.
Terkait tuntutan kompensasi bagi tamu yang terdampak eksekusi, Rakhmadi menegaskan PPKGBK tidak menyediakan ganti rugi. Ia beralasan para tamu memesan kamar secara mandiri dan melakukan pembayaran kepada pihak pengelola lama, sehingga tanggung jawab kompensasi tidak berada di PPKGBK.
Sementara itu, proses inventarisasi dan pemindahan aset barang di seluruh area hotel diperkirakan memerlukan waktu cukup lama. Chandra memprediksi tim gabungan membutuhkan sekitar satu bulan untuk merampungkan pendataan seluruh barang di lokasi tersebut.
Polemik lahan Blok 15 ini merupakan buntut dari sengketa panjang selama puluhan tahun antara pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. Pemerintah menyatakan lahan itu telah dibebaskan sejak periode 1958-1962 untuk kebutuhan Asian Games ke-4.
PT Indobuildco sebelumnya hanya memegang izin penggunaan lahan selama 30 tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan itu tercatat berakhir pada 2023.
Upaya pengembalian aset oleh GBK dan Kemensetneg akhirnya membuahkan hasil melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2025. Hakim menyatakan HGB Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023, menetapkan negara sebagai pemilik sah lahan, dan memerintahkan pengosongan area hotel yang kini telah dieksekusi.
