Jakarta – Federasi serikat pekerja berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada 15 Januari 2026. Aksi ini bertujuan menyuarakan isu kesejahteraan pekerja dan menolak perubahan sistem politik di daerah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi rencana aksi tersebut. Ia memperkirakan jumlah massa yang hadir akan lebih besar dari aksi sebelumnya.
Aksi ini akan melibatkan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia.
Selain itu, buruh juga akan mengawal proses hukum terkait tuntutan upah. Mereka akan memantau gugatan di PTUN Jakarta dan Bandung.
Buruh juga menolak rencana pemerintah mengubah sistem Pilkada menjadi tidak langsung. Mereka menilai hal ini sebagai perampasan hak suara rakyat.
Tuntutan upah berpusat pada UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK di Jawa Barat. Buruh menilai kenaikan yang ditetapkan pemerintah daerah belum mencukupi.
Said Iqbal menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertanggung jawab atas hal ini.
Ia mengancam aksi akan terus dilakukan hingga Lebaran 2026 jika tuntutan tidak dipenuhi.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, aksi berpotensi meluas menjadi gerakan solidaritas nasional.
