Ragunan, Jakarta Selatan – Presiden Prabowo Subianto berencana mendistribusikan 330 ribu smart TV atau interactive flat panel (IFP) kepada sekolah di semua jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2025. Perangkat digital ini menjadi inti dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kepala Negara.
Prabowo mengungkapkan, saat ini sudah ada 10 ribu sekolah yang menerima satu unit smart TV. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” kata Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 September 2025.
Pemerintah menargetkan distribusi 100 unit smart TV pada November mendatang, dengan jumlah yang akan terus meningkat pada tahun depan. Idealnya, setiap kelas di sekolah memiliki satu perangkat TV pintar.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengonfirmasi pada Jumat, 12 September 2025, bahwa harga per unit smart TV adalah Rp 26 juta. Harga tersebut sudah mencakup ongkos kirim, asuransi, dan garansi.
Berdasarkan data LKPP, pemerintah menganggarkan total Rp 7,9 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025 untuk pengadaan ini. Rincian alokasi anggaran per kategori tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
- Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000
- PAUD: Rp 1.710.048.240.000
- SMA: Rp 1.000.779.120.000
- SMK: Rp 972.841.320.000
- Pendidikan non-formal dan pendidikan informal: Rp 90.000.000.000
Total anggaran pengadaan smart TV untuk tahun 2025 mencapai Rp 7.909.277.430.000 atau sekitar Rp 7,9 triliun.
Smart TV yang dipesan pemerintah memiliki layar 75 inci dengan spesifikasi mode 75WM61FE. Produk digital ini beroperasi menggunakan Android 13 dengan kapasitas memori 16 gigabyte (GB). Papan pintar ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt, terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, dan dilengkapi berbagai aplikasi penunjang pembelajaran.
Distribusi smart TV ini akan menjangkau semua sekolah tanpa terkecuali, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas, baik sekolah negeri maupun swasta elite.
Setya Budi Arijanta menjelaskan, program ini diambil dari anggaran Kementerian Dasar dan Menengah. Kesepakatan pembelian dengan vendor, Hisense, dilakukan hampir dua bulan lalu karena perusahaan tersebut menawarkan harga paling murah (Rp 26 juta per unit) dibandingkan pesaingnya, Acer, yang menyodorkan harga sekitar Rp 40 jutaan. “Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu,” ujar Setya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah berhak menolak distribusi perangkat smart TV atau interactive flat panel (IFP) dari pemerintah. Perangkat hanya akan diberikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaan untuk menerimanya. “Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” kata Mu’ti saat ditemui di kantornya, Kamis, 11 September 2025.
Hingga saat ini, upaya konfirmasi mengenai anggaran tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Wakilnya, Atip Latipulhayat, belum mendapatkan respons.
