Jenewa – Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan pada Minggu (14/6) telah memicu respons positif dari berbagai negara serta organisasi internasional. Perjanjian ini diharapkan menjadi titik balik untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah melanda kawasan Timur Tengah selama lebih dari tiga bulan terakhir.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang bertindak sebagai mediator dalam proses perundingan tersebut, mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah menyepakati penghentian seluruh operasi militer. Kebijakan ini mencakup penghentian total aktivitas militer di wilayah Lebanon agar stabilitas kawasan dapat segera dipulihkan.
Proses pengesahan perjanjian ini dijadwalkan akan difinalisasi melalui penandatanganan resmi di Jenewa, Swiss, pada 19 Juni mendatang. Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, direncanakan hadir secara langsung dalam seremoni penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen Washington terhadap kesepakatan damai ini.
Dukungan internasional terus mengalir pasca-pengumuman tersebut. Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, menyatakan sambutan hangat atas memorandum tahap awal yang dicapai antara Washington dan Teheran. Beijing secara khusus menekankan pentingnya pembukaan kembali Selat Hormuz guna menjaga kelancaran rantai pasok serta stabilitas perdagangan global.
Uni Emirat Arab (UEA) turut memberikan dukungan serupa dengan mendesak implementasi penuh atas seluruh poin kesepakatan. Kementerian Luar Negeri UEA menekankan bahwa penghentian permusuhan dan jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz adalah prioritas utama. Sebagai negara yang terdampak langsung oleh gangguan pada jalur pelayaran dan infrastruktur energi selama konflik, UEA menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta diplomasi dalam menjaga stabilitas kawasan.
Di sisi lain, Turki menyatakan optimisme bahwa kesepakatan ini dapat meredakan ketegangan regional. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, telah melakukan komunikasi telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk membahas perkembangan tersebut. Meski menyambut baik, Fidan tetap mengeluarkan peringatan mengenai potensi adanya provokasi pihak tertentu yang dapat mengganggu keberlangsungan implementasi perjanjian.
Uni Eropa menyoroti bahwa perdamaian yang komprehensif belum bisa dipastikan sepenuhnya sebelum konflik di Lebanon berakhir. Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon harus dihormati oleh seluruh pihak melalui gencatan senjata yang nyata. Sejalan dengan itu, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyatakan kesiapan untuk mencabut sanksi terhadap Iran, dengan syarat Teheran mampu menunjukkan langkah konkret dan terverifikasi terkait program nuklirnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang kesepakatan ini sebagai langkah krusial menuju penyelesaian perang. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan dukungan penuh atas upaya perdamaian tersebut. Senada dengan Guterres, Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, mendesak semua pihak untuk melaksanakan komitmen dengan itikad baik demi memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan mencegah eskalasi konflik di masa depan.
