Jakarta – Polda Metro Jaya mengerahkan total 6.675 personel gabungan untuk mengamankan dua agenda besar yang berlangsung serentak di wilayah Ibu Kota pada Senin (15/6/2026). Fokus utama pengamanan mencakup kunjungan kenegaraan Presiden Federasi Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier serta serangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto merinci, kekuatan personel tersebut terdiri dari 6.165 anggota Polri, 500 personel TNI, dan 10 personel dari Dinas Perhubungan. Khusus untuk pengamanan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman, pihak kepolisian telah menempatkan 585 personel di titik-titik krusial sejak pukul 06.00 WIB.
Budi menjelaskan bahwa pengamanan VVIP ini meliputi pengawalan rute mulai dari Bandara Halim Perdanakusuma hingga kawasan Semanggi, Sudirman, Thamrin, Istana Negara, Masjid Istiqlal, dan Gereja Katedral. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional saat rombongan melintas untuk memastikan kelancaran kegiatan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya juga fokus mengawal penyampaian aspirasi masyarakat yang tersebar di empat lokasi utama, yakni kawasan DPR/MPR, Silang Monas, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta kantor Badan Gizi Nasional. Sebanyak 3.588 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi yang diperkirakan melibatkan ratusan orang tersebut.
Berdasarkan analisis intelijen, estimasi jumlah massa aksi bervariasi di tiap titik, mulai dari 300 hingga 400 orang di depan gedung DPR/MPR, hingga puluhan orang di titik lainnya. Hingga saat ini, kepolisian belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi lanjutan dari elemen mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.
Dalam pelaksanaan tugas pengamanan, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memberikan arahan tegas melalui 18 direktif yang harus dipatuhi seluruh personel. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah larangan penggunaan senjata api dalam bentuk apa pun saat mengawal massa aksi.
Petugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis, sabar, dan terukur. Penegakan hukum ditegaskan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga satu komando agar tidak terjadi miskomunikasi atau tindakan inisiatif mandiri yang dapat memicu eskalasi di lapangan.
Seluruh personel diminta untuk memperhatikan keselamatan masyarakat dan peserta aksi sebagai prioritas utama. Pasukan pengamanan dilarang bersikap agresif dan wajib memberikan ruang dialog bagi perwakilan massa. Selain itu, penggunaan kekuatan seperti gas air mata hanya boleh dilakukan atas instruksi langsung dari Kapolda Metro Jaya.
Seluruh rangkaian pengamanan ini ditujukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan marwah institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi serta tetap menjaga kesiapan fisik dan mental selama bertugas di lapangan.
