Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Senin (20/7/2026).
Dilansir dari laporan terkini, penindakan hukum tersebut dilakukan di wilayah Lombok Barat guna mengusut indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan proyek yang melibatkan kepala daerah setempat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa 19 orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan awal di Markas Komando Brimob Lombok Barat.
Dari total 19 orang yang diamankan, sebanyak tujuh orang termasuk Lalu Ahmad Zaini akan diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
“Dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 di antaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi Prasetyo.
Selain mengamankan belasan individu, tim penindakan KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah serta berbagai dokumen penting.
Barang bukti tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik suap yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” ujar Budi Prasetyo.
Pihak komisi antirasuah menekankan bahwa fokus utama penyelidikan saat ini adalah mendalami dugaan penerimaan uang oleh bupati terkait proyek-proyek pembangunan di daerah tersebut.
“Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” tutur Budi Prasetyo.
Operasi ini menambah daftar panjang pengungkapan kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah yang ditangani oleh lembaga penegak hukum tersebut selama tahun ini.
Hingga saat ini, pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan bukti fisik yang telah dikumpulkan di lokasi kejadian.
Status hukum ke-19 orang yang terjaring tersebut akan ditentukan setelah proses pemeriksaan awal selama 1×24 jam selesai dilakukan oleh tim penyidik.
Langkah tegas KPK ini merupakan upaya untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Barat dari praktik suap dan gratifikasi.
Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
