Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggagas integrasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) ke dalam perencanaan pembangunan nasional melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, forum ini krusial untuk memastikan prioritas pembangunan HAM terwujud dalam program yang konkret.
“Musrenbang HAM menjadi wadah nasional untuk menerjemahkan prioritas pembangunan HAM menjadi rencana dan kegiatan yang bertahap, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota,” ujar Pigai, Senin (8/12/2025).
Pigai menekankan, pembangunan nasional tak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.
Ia mendorong agar setiap program pemerintah menjamin kualitas hidup dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat.
“Kita berharap, menuju Indonesia Emas 2045, setiap program pembangunan menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat,” katanya.
Musrenbang HAM melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi bisnis, dan masyarakat sipil.
Kemenkumham juga merancang skema berjenjang mulai tahun 2026, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, untuk menjamin keberlanjutan program ini.
“Agar menjadi tradisi permanen, kami memasukkan kewajiban pelaksanaan Musrenbang HAM tahunan ini ke dalam revisi Undang-Undang HAM,” pungkas Pigai.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menolak berkomentar terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
