Makassar – Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto), menolak wacana Pilkada tak langsung melalui DPRD.
Menurutnya, pemilihan langsung adalah hak rakyat yang tak boleh dicabut.
Danny menilai, pemilihan langsung teruji sebagai pendidikan politik penting dalam demokrasi.
Danny Pomanto, politikus PDIP, menyampaikan penolakan itu pada Jumat (9/1).
Sebagai Wakil Ketua Pemenangan Legislatif dan Eksekutif DPD PDIP Sulsel, Danny punya pengalaman lima kali ikut pilkada.
Pengalaman itu membuatnya paham pentingnya pilkada langsung bagi mentalitas demokrasi masyarakat dan kandidat.
“Saya ini orang yang sudah lima kali ber-pilkada. Serepot apa pun Pilkada itu, ada hal yang hakiki di situ, yaitu proses penggemblengan mentalitas politik dan demokrasi,” ungkapnya.
Danny menilai, pilkada melalui DPRD menutup ruang keterlibatan rakyat.
Selain itu, membuka peluang dominasi kepentingan politik tertentu.
“Pemilihan langsung memberi kesempatan luas bagi siapa saja untuk bertarung tanpa harus terikat kuat dengan partai,” tegasnya.
“Kalau lewat DPR, yang paling dominan itu koneksi politik, bukan dukungan masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat bisa terputus,” lanjutnya.
Danny mengingatkan potensi munculnya figur ‘titipan’ jika pemilihan diserahkan ke DPRD.
“Belum tentu yang diusulkan itu murni aspirasi, bisa saja orang titipan sesuai kepentingan tertentu,” katanya.
Danny menyebut hak memilih adalah kehendak Tuhan yang tak boleh dicederai.
“Kenapa Allah ciptakan manusia berbeda dengan malaikat dan setan? Karena manusia diberi hak memilih,” ujarnya.
“Jangan sampai beberapa oknum mencabut hak tertinggi yang Allah berikan kepada rakyat,” imbuhnya.
Soal sikap partai, Danny menegaskan PDI Perjuangan konsisten menolak wacana tersebut.
“Iya, kita tolak. Kita ikut perintah partai,” katanya.
Danny Pomanto pernah ikut Pilgub Gorontalo 2011 sebagai calon wakil gubernur, namun kalah.
Pada Pilkada 2024, ia berkompetisi sebagai Calon Gubernur Sulsel dan kalah dari Andi Sudirman Sulaiman.
