Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kini telah menjangkau 282,7 juta jiwa atau mencakup 98,62 persen dari total penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2025.
Capaian kepesertaan yang masif ini berbanding lurus dengan tingginya pemanfaatan layanan medis oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan mencatat total pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 725,3 juta kali kunjungan.
Angka tersebut setara dengan rata-rata 1,9 juta pemanfaatan layanan kesehatan yang terjadi setiap harinya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan bahwa tingginya angka tersebut menjadi indikator utama meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Pujo dalam acara Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7).
Tingginya aksesibilitas ini didukung oleh perluasan jejaring fasilitas kesehatan yang mencapai 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang.
Kemudahan layanan juga diperkuat melalui inovasi digital seperti aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), serta Care Center 165.
Namun, peningkatan aksesibilitas ini juga membawa konsekuensi pada besarnya beban biaya pelayanan kesehatan yang mencapai Rp 191,3 triliun sepanjang tahun 2025.
Pujo merinci bahwa sekitar 26,42 persen dari total biaya tersebut terserap untuk penanganan penyakit katastropik.
Menurutnya, sebagian besar penyakit katastropik sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini yang lebih masif.
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mengoptimalkan langkah promotif dan preventif guna menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 30,04 triliun, yang cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan.
Selain itu, pengelolaan dana investasi telah menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3,94 triliun.
Kinerja keuangan dan operasional BPJS Kesehatan selama tahun 2025 mendapatkan pengakuan melalui opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Selain aspek operasional, Program JKN juga terbukti memberikan dampak ekonomi makro yang signifikan bagi Indonesia.
Kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan JKN berkontribusi meningkatkan PDB nasional hingga Rp 129 triliun.
Program ini juga berperan dalam menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan yang tinggi.
Setiap kenaikan 1 persen kepesertaan JKN berkorelasi dengan peningkatan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen serta perpanjangan angka harapan hidup masyarakat hingga tiga tahun.
BPJS Kesehatan kini terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk memastikan program ini tetap berkelanjutan demi mencetak SDM unggul di masa depan.
