Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 79 pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran.
Langkah cepat ini diperlukan untuk mencegah keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berisiko melumpuhkan pelayanan publik.
Eka menegaskan, kekurangan anggaran di puluhan daerah tersebut merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan.
Pembiaran terhadap kondisi ini, menurut Eka, akan merugikan aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat yang membutuhkan akses layanan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mencatat ada 79 daerah yang membutuhkan tambahan DAU senilai Rp14 triliun.
Pemerintah sebenarnya hanya membutuhkan Rp3,5 triliun untuk pembayaran gaji mendesak, namun tambahan Rp14 triliun dinilai perlu untuk memperkuat kondisi keuangan daerah secara berkelanjutan.
Terdapat pula proyeksi dari Kementerian Keuangan yang menyebutkan kebutuhan anggaran daerah bisa membengkak hingga Rp20 triliun.
Eka menekankan bahwa keterlambatan pembayaran gaji akan berdampak langsung pada penurunan motivasi dan kinerja pegawai di daerah.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan segera bersinergi untuk merumuskan solusi konkret.
Pemerintah pusat berkewajiban memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan memberikan bantuan anggaran bagi daerah terdampak.
Selain suntikan dana, Eka juga mendorong adanya evaluasi mendalam terhadap tata kelola keuangan daerah agar kesulitan fiskal serupa tidak terulang.
Ia berharap momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui sistem pengelolaan yang lebih sehat dan transparan.
