Jakarta – PDI Perjuangan mendorong penggunaan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai KPI akan memberikan evaluasi yang jelas dan objektif terhadap kinerja para menteri.
“Organisasi teknis bisa menyusun KPI untuk menilai kinerja seorang menteri,” kata Said, Minggu (19/10/2025).
Said menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi dan mengganti menteri.
Namun, ia mengingatkan, presiden memiliki perangkat teknis untuk membantu penilaian.
“Presiden memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, dan staf khusus,” jelasnya.
Dengan KPI, kinerja menteri dapat terukur, target tercapai, dan anggaran tepat sasaran.
Said mencontohkan, KPI bisa disepakati dengan laporan progres kinerja setiap enam bulan.
KPI juga penting agar menteri tidak merasa dievaluasi sepihak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberi ultimatum kepada para menteri untuk bekerja dengan benar.
Prabowo tak segan melakukan reshuffle jika ada menteri yang “nakal”.
“Kalau ada satu dua nakal, saya peringati,” tegas Prabowo saat menghadiri acara di Universitas Kebangsaan RI (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
Peringatan akan diberikan tiga kali sebelum akhirnya dilakukan reshuffle.
“Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti,” pungkas Prabowo.
