Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara resmi melayangkan surat permohonan data kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil partai berlambang banteng moncong putih tersebut sebagai upaya pengawasan internal terhadap para kadernya yang terlibat dalam program strategis nasional itu.
Surat yang diteken oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun ini tertanggal [Rabu, 1 Juli 2025].
Dalam dokumen tersebut, DPP PDIP secara spesifik meminta daftar nama kader partai yang diduga memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam implementasi program MBG.
Permintaan data ini mencakup individu, badan usaha, yayasan, koperasi, hingga pihak lain yang terafiliasi dengan kader partai.
“Nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dan patut diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDIP,” demikian bunyi kutipan surat tersebut.
Selain daftar nama, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini juga meminta transparansi mengenai bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam proyek makan bergizi.
Data pendukung lainnya yang dianggap relevan juga turut diminta untuk keperluan proses klarifikasi internal.
Langkah proaktif ini dilakukan menyusul adanya instruksi tegas dari DPP PDIP yang melarang seluruh kader untuk memanfaatkan program MBG sebagai sarana mencari keuntungan finansial pribadi.
Partai menegaskan bahwa informasi yang diterima dari Badan Gizi Nasional akan digunakan semata-mata untuk penegakan etika dan disiplin organisasi.
“Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin partai,” bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Permintaan data ini juga dipicu oleh berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang dikait-kaitkan dengan kader PDI Perjuangan.
Langkah klarifikasi dan verifikasi internal dinilai mendesak untuk menjaga integritas partai dari praktik-praktik yang melanggar aturan organisasi.
Sejauh ini, PDIP terus melakukan pengawasan melekat terhadap sepak terjang kadernya di berbagai lini pemerintahan.
Tindakan ini juga menjadi sinyal bahwa partai tidak akan mentoleransi anggotanya yang terbukti menyalahgunakan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Sebelumnya, PDIP sempat mengambil tindakan tegas terhadap salah satu anggota DPRD yang terseret dalam kasus hukum, yang menunjukkan komitmen partai dalam menjaga kedisiplinan anggotanya.
Pihak DPP PDIP berharap Badan Gizi Nasional dapat memberikan bantuan data yang diperlukan untuk memperlancar proses verifikasi internal tersebut.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Badan Gizi Nasional terkait respon atas surat resmi dari DPP PDIP tersebut.
