Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian ini di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh faktor musiman, terutama libur sekolah yang memacu sektor akomodasi serta makanan dan minuman hingga 10,6 persen.
Penerimaan peserta didik baru dan kenaikan kelas turut mengerek sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,97 persen.
Permintaan listrik dan gas melonjak 10,81 persen akibat penggunaan pendingin ruangan saat kemarau ekstrem dan kenaikan harga energi global.
Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyangga utama dengan kontribusi 53,3 persen terhadap PDB, meski melambat ke angka 5,05 persen.
Investasi barang modal atau PMTB tumbuh 6,87 persen, sementara ekspor mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 4,13 persen.
Di balik tren positif tersebut, Said menyoroti perlambatan pada sektor manufaktur dan pertanian.
Industri pengolahan melambat dari 5,04 persen menjadi 4,52 persen pada periode yang sama.
Menurut Said, pemerintah harus mewaspadai tren ini karena industri pengolahan menyumbang 18,5 persen PDB dan menyerap 13,5 persen tenaga kerja nasional.
Sektor pertanian juga mengalami perlambatan dari 4,97 persen menjadi 3,8 persen.
Kondisi tersebut memengaruhi struktur ketenagakerjaan, di mana pekerja informal mendominasi hingga 59,3 persen atau 87,88 juta jiwa.
Said menduga pelebaran jarak antara sektor formal dan informal memicu kenaikan rasio gini nasional dari 0,363 menjadi 0,368.
Dia menjelaskan bahwa pekerja sektor informal sangat rentan terhadap tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.
Menanggapi tantangan struktural itu, Said mendesak pemerintah segera memperbaiki iklim usaha manufaktur dan memperluas akses pendidikan.
Ia berharap pemerintah menggulirkan program afirmasi, seperti jaminan sosial, kemudahan akses BPJS, hingga beasiswa bagi pekerja sektor informal.
