Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, memberikan dukungan terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan ribuan unit sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah. Kendaraan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari pengadaan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah dalam sorotan hukum.
Yahya menyatakan bahwa pemanfaatan kendaraan tersebut merupakan langkah logis agar aset negara tidak terbuang sia-sia. Menurutnya, karena dana negara telah digunakan untuk pengadaan motor listrik tersebut, maka manfaatnya harus dioptimalkan bagi pihak yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut merujuk pada keterangan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, saat rapat tertutup bersama Komisi IX DPR pada Senin (15/6). Dalam pertemuan itu, Arumsari menyampaikan rencana penyaluran hibah motor listrik kepada guru honorer sebagai upaya pemanfaatan aset yang ada.
Yahya menegaskan bahwa dirinya sejak awal memang tidak sepakat dengan kebijakan pengadaan kendaraan tersebut oleh BGN. Ia menilai motor listrik tidak memiliki urgensi bagi operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Yahya, para pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengadaan tersebut sehingga fungsi pengawasan oleh Komisi IX DPR tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Politisi tersebut mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan detail mengenai pengadaan motor listrik itu. Akibatnya, pihak legislatif tidak memiliki ruang untuk melakukan kontrol terhadap anggaran negara yang digunakan.
Lebih lanjut, Yahya melontarkan kritik keras terhadap profesionalisme penyedia barang. Ia menyebut perusahaan pengadaan tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purnajual yang memadai untuk mendukung operasional ribuan kendaraan tersebut.
Ia juga menyoroti adanya dugaan mark up harga dalam proses pengadaan tersebut. Hal ini menjadi salah satu poin yang disesalkan oleh pihak legislatif terkait tata kelola pengadaan barang di BGN pada masa sebelumnya.
Menanggapi polemik ini, pihak BGN menyatakan bahwa seluruh belanja yang dilakukan pada tahun anggaran 2025, termasuk pengadaan motor listrik, saat ini sedang dalam proses audit dan evaluasi mendalam. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut lembaganya tengah menyisir setiap belanja yang dilakukan sebelum pergantian kepemimpinan baru.
BGN berkomitmen untuk memastikan setiap pengeluaran negara memiliki manfaat serta relevansi yang jelas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Penelusuran dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai pengadaan barang yang sempat dilakukan sebelumnya.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan motor listrik tersebut. Sebanyak kurang lebih 17.600 unit motor listrik telah disegel oleh pihak kejaksaan di gudang penyimpanan kawasan Sentul dan Cikarang.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi bahwa ribuan motor tersebut hingga saat ini masih berada di gudang penyedia. Kendaraan tersebut belum sempat disalurkan kepada mitra BGN sebelum akhirnya dilakukan penyegelan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
