Jakarta – Hendarman, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan dan Ketua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI, menyoroti maraknya komunikasi publik pemerintah yang menimbulkan ambiguitas dan spekulasi di kalangan masyarakat pada Sabtu (8/8/2026).
Dilansir dari Fenesia, fenomena ketidakjelasan pesan dari para pejabat ini dinilai sebagai hambatan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan nasional.
Pernyataan yang bersifat multitafsir sering kali muncul ketika pejabat memberikan keterangan yang tidak konsisten mengenai status sebuah kebijakan, seperti menyebutnya sebagai wacana namun di saat bersamaan sudah menyusun langkah implementasi.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan makna antara pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima pesan.
Dalam ilmu komunikasi, ketidakjelasan ini dikategorikan sebagai ambiguitas, yakni penggunaan bahasa yang membuka ruang bagi lebih dari satu penafsiran.
Meskipun ambiguitas terkadang digunakan dalam diplomasi untuk menjaga ruang kompromi, penggunaannya dalam kebijakan publik justru memicu ketidakpastian yang merugikan.
Teori Strategic Ambiguity dari Eric Eisenberg menjelaskan bahwa pemimpin terkadang sengaja menggunakan pesan tidak spesifik untuk meredam konflik internal atau menjaga fleksibilitas keputusan.
Namun, strategi tersebut sering kali berakibat fatal di era media sosial karena potongan pernyataan yang tidak lengkap dapat dengan mudah disebarluaskan dan diinterpretasikan secara liar oleh publik.
Teori Sensemaking dari Karl Weick menegaskan bahwa masyarakat akan secara otomatis mengisi kekosongan informasi dengan asumsi atau rumor jika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang utuh.
Budaya komunikasi yang masih berorientasi pada kepentingan internal birokrasi dan penggunaan istilah teknis yang rumit semakin memperparah jarak pemahaman antara pemerintah dan rakyat.
Masyarakat sebenarnya lebih menghargai kejujuran mengenai tahapan kebijakan daripada menerima jawaban setengah pasti yang membingungkan.
Terdapat empat prinsip utama yang perlu diterapkan oleh para pimpinan dalam memperbaiki komunikasi publik di masa depan.
Pertama, prinsip kejelasan harus diutamakan di atas kecepatan agar tidak terjadi pengulangan klarifikasi yang tidak perlu.
Kedua, setiap pejabat harus menjaga konsistensi narasi antarinstansi untuk mencegah munculnya pesan yang saling bertentangan di mata publik.
Ketiga, setiap kebijakan harus disertai dengan konteks yang mencakup alasan, tujuan, serta dampak nyata agar ruang spekulasi dapat dipersempit.
Keempat, pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah yang responsif guna menanggapi kesalahpahaman informasi sebelum berkembang menjadi rumor yang lebih besar.
Hendarman menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada khalayak luas.
Bahasa yang ambigu di mata publik sering kali dibaca sebagai cerminan dari keraguan, inkonsistensi, atau ketidaksiapan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Pemimpin yang efektif di era keterbukaan informasi adalah mereka yang mampu menyampaikan pesan secara jernih, konsisten, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
