Kebumen – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara dengan meminta seluruh instansi pemerintah menunda pembangunan gedung baru yang tidak mendesak. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurut Prabowo, pemerintah harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dibandingkan membangun kantor megah. Ia menegaskan bahwa produktivitas kerja lebih penting daripada fisik bangunan yang tidak memiliki urgensi tinggi.
“Negara harus fokus menambah kekayaan masyarakat. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun kantor-kantor. Kantor itu memang perlu, tapi jangan ada kantor tanpa produktivitas,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, Presiden mengklaim pemerintah telah mencatatkan sejumlah capaian penting dalam 19 bulan masa pemerintahannya. Salah satu keberhasilan yang disoroti adalah tercapainya swasembada beras dan jagung, yang membuat kondisi ketahanan pangan nasional dinilai relatif aman.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa pemenuhan sumber protein hewani seperti daging masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada daging dalam kurun waktu empat hingga lima tahun ke depan.
Dalam kunjungan tersebut, suasana sempat mencair ketika Prabowo melontarkan candaan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Candaan itu muncul setelah Zulkifli salah menyebutkan nama desa lokasi panen raya.
Saat Zulkifli berbisik mengenai nama lokasi, masyarakat setempat langsung mengoreksinya dengan meneriakkan nama Desa Tegalretno, Kecamatan Petahanan. Prabowo pun sempat berkelakar apakah kesalahan informasi tersebut layak membuat Zulkifli di-reshuffle.
“Waduh, ini Menko tadi salah nama. Perlu di-reshuffle enggak kira-kira?” canda Prabowo yang disambut tawa warga.
Secara keseluruhan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menggenjot kemandirian pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor, sembari memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki nilai tambah bagi masyarakat luas.
