Jakarta – Masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menaruh perhatian sangat tinggi terhadap isu perubahan iklim. Hal itu terungkap dalam laporan bertajuk “Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore” yang dirilis pada Selasa (19/5).
Survei yang dilakukan lembaga YouGov tersebut melibatkan empat ribu responden di tiga negara, dengan dua ribu di antaranya merupakan warga Indonesia.
Direktur Asia Energy Finance dari Market Forces, Bernadette Maheandiran, mengatakan kepedulian masyarakat di ketiga negara tersebut sangat beralasan. Menurutnya, dampak perubahan iklim saat ini sudah nyata dirasakan oleh warga.
“Kepedulian yang dialami masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai perubahan iklim ini sangat beralasan mengingat dampaknya telah kita rasakan. Mulai dari gelombang panas yang mematikan hingga banjir, badai, dan tanah longsor yang lebih sering terjadi,” ujar Bernadette.
Ia menambahkan, mayoritas warga di kawasan tersebut mendukung penghentian segera penambangan dan pembangkit listrik batu bara sebagai langkah perlindungan dari dampak perubahan iklim yang berbahaya.
Dalam survei tersebut, Indonesia menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepedulian mencapai 96 persen. Angka ini melampaui Malaysia dengan 85 persen dan Singapura di angka 81 persen. Selain itu, 65 persen warga Indonesia meyakini bahwa pengurangan energi batu bara adalah solusi terbaik dalam mengatasi krisis iklim.
Publik di ketiga negara pun sepakat bahwa perbankan memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim melalui kebijakan pendanaan tambang dan pembangunan PLTU batu bara. Sebanyak 66 persen warga Indonesia mendesak perbankan agar berhenti membiayai proyek batu bara baru, termasuk PLTU captive untuk industri seperti smelter nikel dan aluminium.
“Bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka,” tegas Bernadette.
Selain itu, survei ini mengungkap bahwa 61 persen warga Indonesia tidak menganggap nikel sebagai produk “hijau” jika proses produksinya masih menggunakan PLTU batu bara.
Juru Kampanye Market Forces di Indonesia, Ginanjar Ariyasuta, menilai hasil survei tersebut sebagai peringatan keras bagi industri perbankan dan sektor mineral kritis dalam mengalokasikan modal mereka ke depan.
“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” pungkas Ginanjar.
