Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah ini dinilai krusial menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di lapangan serta lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran yang menuntut efisiensi subsidi energi.
“Kita tahu dampak dari perang di Iran mengakibatkan harga minyak melonjak naik. Maka kita berharap BBM yang bersubsidi itu harus tepat sasaran,” ujar Bambang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/5/2026).
Bambang menekankan bahwa BPH Migas memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi solar dan pertalite berjalan tepat volume serta sasaran. Pengendalian yang menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional.
Tahun 2026, pemerintah menetapkan kuota solar subsidi sebesar 18,6 juta kiloliter dan pertalite sebanyak 29,27 juta kiloliter. Besarnya volume tersebut membuat potensi penyimpangan sangat mungkin terjadi jika tidak diawasi dengan ketat.
Oleh karena itu, ia mendorong pelibatan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah secara optimal. Menurutnya, aturan yang berlaku sejak 1 April 2026 menuntut pengawasan yang jauh lebih intensif di lapangan.
“Karena yang paling sering dilakukan penyimpangan itu solar dan pertalite. Yang diberlakukan per 1 April 2026 menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat di lapangan, baik oleh BPH maupun aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain pengawasan fisik, Komisi XII DPR RI juga mendukung penuh langkah digitalisasi tata kelola distribusi BBM subsidi. Sistem ini diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan, termasuk melalui digitalisasi surat rekomendasi bagi konsumen pengguna.
“Komisi XII memandang langkah BPH Migas memperketat pengawasan dan mendorong digitalisasi tata kelola, termasuk digitalisasi surat rekomendasi konsumen pengguna, sebagai upaya penting untuk menutup celah penggunaan BBM bersubsidi,” pungkas Bambang.
