Pati – Koalisi masyarakat sipil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggalang dana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka mendesak KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
Tuntutan ini terkait dugaan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tahun anggaran 2018-2022.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sedang mengumpulkan donasi untuk agenda ke Jakarta,” ujar Koordinator AMPB, Teguh Istianto, Jumat (22/8/2025).
Teguh menjelaskan, aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi kepada KPK agar kasus Bupati Sudewo segera ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka.
AMPB telah membuka posko donasi di dekat Alun-Alun Kabupaten Pati sejak Selasa (19/8/2025).
“Di situ tertulis donasi lima ribuan. Ya seikhlasnya,” kata Teguh.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai perjalanan perwakilan AMPB dari Pati ke Jakarta. Respons masyarakat Pati terhadap gerakan donasi ini disebut cukup positif.
“Karena memang masyarakat Pati sangat menginginkan Bupati Sudewo lengser dari jabatannya,” imbuh Teguh.
Perwakilan massa AMPB berencana bertolak ke Jakarta pada 31 Agustus 2025. Unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK diagendakan pada 2 September 2025.
AMPB juga membuka diri untuk beraudiensi dengan KPK. Namun, mereka tetap ingin menyampaikan aspirasi di muka umum agar masyarakat tahu tujuan aksi tersebut.
Saat ini, AMPB aktif mengawal pelaksanaan pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati untuk pemakzulan Sudewo.
“Kalau kita lihat proses pansus dari awal sampai hari ini, itu kan sebenarnya sudah positif banyak pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo,” tegas Teguh.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Sudewo pada Jumat lalu. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
Ribuan warga Pati sebelumnya menggelar demonstrasi di Alun-Alun Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025. Mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Salah satu pemicu demonstrasi adalah keputusan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.
Meski sempat ditolak, Sudewo akhirnya membatalkan keputusannya tersebut. DPRD Kabupaten Pati juga menyetujui hak angket dan pansus pemakzulan Sudewo.
