Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti akar kekerasan negara yang berawal dari era kolonial.
Hal ini disampaikan saat peluncuran buku ‘Infrastruktur Impunitas’ karya Elizabeth F. Drexler di Komunitas Utan Kayu, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Bonnie, praktik kekerasan yang dinormalisasi negara sudah ada sejak masa penjajahan.
“Kita harus melihat ke masa kolonial karena bagaimanapun masa kolonial ini satu fondasi yang penting. Bagaimana negara kolonial menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara kekerasan,” ujarnya.
Bonnie mencontohkan pemberontakan PKI 1926, di mana ribuan orang dibuang ke Boven Digul tanpa pengadilan.
“Hak untuk membuang itu sudah ada sejak 1917, disebut Ex Orbitante Rechten. Hak bagi gubernur jenderal untuk mengusir siapapun yang dianggap berbahaya,” jelasnya.
Pola serupa, kata Bonnie, juga terjadi di era Orde Baru, seperti pengasingan ke Pulau Buru.
“Kalau di rezim Hitler Nazi bikin kamp konsentrasi, praktik kolonial juga. Orde Baru juga bikin Pulau Buru. Fondasinya itu harus kita lihat ke zaman kolonial,” tegasnya.
Bonnie juga menyoroti bagaimana impunitas membuat kekerasan menjadi hal yang wajar, bahkan di institusi pendidikan.
“Contoh guru memukul murid atau sebaliknya. Kekerasan itu sudah terinternalisasi, jadi kebiasaan. Ketika dipermasalahkan, responsnya, ‘dulu juga begitu’. Poinnya adalah bagaimana kita menghentikan rantai kekerasan ini,” katanya.
Menanggapi buku Beth, Bonnie sepakat bahwa upaya mencari keadilan seringkali terbentur penyangkalan negara.
Bonnie juga mengusulkan agar sastra menjadi pelajaran wajib dalam Revisi UU Sisdiknas.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengawal dua pelajaran wajib: sejarah dan sastra. Karena angka literasi kita rendah. Salah satu instrumen mendongkrak literasi adalah dengan menjadikan sastra pelajaran wajib,” pungkasnya.
