Jakarta – Rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui Peraturan Presiden (Perpres) menuai pro dan kontra di kalangan akademisi.
Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai Perpres ini sebagai upaya penegakan kedaulatan negara.
Menurutnya, terorisme modern bukan lagi sekadar tindak kriminal. Melainkan ancaman bersenjata yang terorganisasi dan lintas wilayah.
Pelibatan TNI dipandang sebagai bagian dari arsitektur pertahanan negara. Bukan militerisasi keamanan dalam negeri.
Namun, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, mengkritisi draf Perpres tersebut.
Ia menilai Perpres ini mencerminkan bangkitnya kembali pola kekuasaan Orde Baru yang militeristik.
Hal ini berpotensi membawa Indonesia ke arah fasisme. Karena memperluas kewenangan militer.
Senada, Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Prof. Adrianus Meliala, menilai pelibatan TNI secara simultan dengan lembaga sipil seperti BNPT dan Densus 88 Polri belum tepat.
Menurutnya, hal ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kinerja dalam penanganan terorisme.
