Technology

Think Policy: Indonesia Harus Utamakan Tata Kelola AI Etis dan Inklusif

102
×

Think Policy: Indonesia Harus Utamakan Tata Kelola AI Etis dan Inklusif

Sebarkan artikel ini
7bf4198cd257c54812642ec673b7dd2a.jpg
7bf4198cd257c54812642ec673b7dd2a.jpg

Jakarta – Chief Growth Officer Think Policy Florida Andriana mendorong Indonesia untuk tidak hanya berfokus pada aspek teknis kecerdasan buatan (AI). Ia menegaskan pentingnya mengutamakan nilai kemanusiaan dalam setiap pembahasan AI, mengingat teknologi ini telah menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari rekomendasi belanja, proteksi dari penipuan, hingga pembelajaran anak di sekolah. Pernyataan ini disampaikan Andriana pada 18 Oktober 2025.

Dorongan tersebut sejalan dengan laporan “Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues” yang dirilis Think Policy bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Laporan ini menyusun berbagai pembelajaran, tantangan, dan peluang pengembangan AI di Indonesia, serta berfungsi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, hingga masyarakat umum.

Florida Andriana menambahkan bahwa laporan ini disusun untuk mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan. Tujuannya adalah agar arah pengembangan AI di Indonesia benar-benar kontekstual, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menilai saat ini Indonesia berada di persimpangan krusial antara mengejar pertumbuhan teknologi dan memastikan tata kelola AI yang aman, adil, serta relevan bagi publik.

Selama penyusunan laporan pada periode 2024–2025, tim Think Policy berdialog dengan berbagai aktor dari enam sektor strategis. Sektor-sektor tersebut meliputi e-commerce, keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan. Forum lintas sektor yang membahas talenta digital, interoperabilitas kebijakan, dan etika juga menjadi bagian penting dalam merumuskan temuan-temuan laporan.

Hasilnya adalah gambaran menyeluruh tentang bagaimana AI bekerja di lapangan, siapa saja aktor utamanya, serta celah yang perlu dijembatani melalui kebijakan. Meskipun AI telah digunakan secara luas, tantangan seperti penentuan tanggung jawab jika AI keliru, akses yang setara, dan pencegahan bias dalam algoritma masih menjadi pertanyaan penting. Laporan ini mengajak pembaca untuk waspada dan reflektif terhadap teknologi tersebut.

Untuk menjawab kompleksitas ini, laporan dari Think Policy mengusulkan enam fondasi ekosistem AI nasional, yaitu:

  1. Infrastruktur digital yang merata dan siap untuk skala.
  2. Talenta digital yang andal secara teknis dan tanggap secara etik.
  3. Tata kelola data dan layanan digital yang aman dan interoperabel.
  4. Ekosistem inovasi yang memungkinkan eksperimen dan kolaborasi.
  5. Etika dan inklusivitas sebagai prinsip dasar pengembangan AI.

Laporan ini menekankan pentingnya eksperimen yang relevan dan siap diterapkan secara lebih luas, tanpa meninggalkan kelompok rentan. Kebijakan AI yang baik tidak hanya soal aturan, tetapi juga keberanian untuk mendengar suara pengguna dan menjamin keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pengguna, melainkan juga sebagai penentu arah tata kelola AI kawasan. Dalam konteks ini, laporan tersebut hadir untuk memperluas literasi publik, memantik partisipasi bermakna, dan mendorong regulasi yang lebih siap menghadapi masa depan.