BeritaPolitik

Rahmat Saleh Desak Pemerintah Intervensi Anjloknya Harga Sawit di Sumbar

13
×

Rahmat Saleh Desak Pemerintah Intervensi Anjloknya Harga Sawit di Sumbar

Sebarkan artikel ini
Aerial view capturing a lush palm tree plantation adjacent to a country road.
Photo by <a href="https://www.pexels.com/@pok-rie-33563?utm_source=instant-images&utm_medium=referral">Pok Rie</a> on <a href="https://pexels.com">Pexels</a>

Padang – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat. Saat ini, harga komoditas tersebut merosot hingga Rp600 per kilogram.

Rahmat mengungkapkan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat menekan pendapatan petani. Ia menilai penurunan harga yang jauh dari level normal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat ketergantungan hidup masyarakat pada sektor tersebut cukup tinggi.

“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” ujar Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, fenomena tersebut kontradiktif dengan arahan Presiden yang menjadikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai fokus utama kebijakan nasional.

Untuk menstabilkan harga di tingkat petani, Rahmat mendorong perusahaan pelat merah seperti PTPN melakukan intervensi pasar. Ia menekankan peran BUMN sebagai penyeimbang harga sangat krusial saat ini.

“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” tegasnya.

Gejolak harga yang kini berada di kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram ini dinilai Rahmat tidak lepas dari dinamika kebijakan ekspor CPO melalui BUMN. Ia menyebut perubahan kebijakan tersebut memicu reaksi dari berbagai pelaku pasar yang memiliki kepentingan di sektor sawit.

“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” jelasnya.

Selain masalah harga, Rahmat menyoroti kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah. Ia mempertanyakan fenomena minyak goreng langka di tengah tingginya kebutuhan masyarakat, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru anjlok.

Politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bermain dalam rantai distribusi.

“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” tegasnya.

Rahmat pun berharap upaya pemerintah dalam menstabilkan pasar segera membuahkan hasil. Ia mengaku telah menerima informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat masyarakat tetap terjaga.

“Kami berharap kebijakan ini berjalan baik. Saya dengar beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.