Jakarta – Pemerintah resmi menahan sejumlah rencana ekspor batu bara guna memastikan pasokan kebutuhan dalam negeri tetap aman. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya preventif agar krisis pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda Pulau Jawa tidak terulang kembali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memprioritaskan ketersediaan energi bagi masyarakat luas.
Atas arahan bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Beberapa ekspor batu bara kami tahan untuk kebutuhan dalam negeri dahulu, ujar Bahlil dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk membedah akar permasalahan yang menimpa PT PLN (Persero). Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan listrik tetap terjaga.
Menurut Bahlil, situasi yang terjadi saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi pada tahun 2022. Kala itu, pemerintah juga sempat menerapkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara untuk menjaga keamanan pasokan domestik.
Bahlil menegaskan bahwa sektor ketenagalistrikan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pemerintah dan PLN memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan layanan listrik bagi masyarakat tidak terganggu.
Memang ada masalah teknis, ada masalah maintenance, tapi saya tidak perlu menjelaskan di sini secara detail, tuturnya.
Terkait kebutuhan bahan bakar, Kementerian ESDM mencatat total kebutuhan batu bara untuk PLN tahun ini mencapai 154 juta ton. Pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara untuk menyediakan pasokan sebesar 180 hingga 190 juta ton.
Hingga saat ini, perusahaan yang menyatakan kesanggupan memasok hanya berkisar antara 160 hingga 170 juta ton. Sementara itu, total kontrak yang telah ditandatangani baru mencapai 141 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 13 juta ton yang belum terkontrak.
Gangguan teknis pada sistem kelistrikan di Pulau Jawa sebelumnya dipicu oleh kendala operasional pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menyebut gangguan terjadi pada unit 1 dan unit 4.
Gangguan tersebut dipicu oleh proses perawatan rutin atau maintenance. PLTU Cilacap unit 1 memiliki kapasitas 300 megawatt (mw) yang beroperasi sejak 2006, sementara unit 4 memiliki kapasitas lebih besar, yakni 1000 mw, yang mulai beroperasi pada 2019.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa pihaknya telah memulihkan salah satu pembangkit yang sempat mengalami kendala. Pembangkit tersebut kini telah kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa guna meningkatkan keandalan pasokan energi.
