Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, Presiden Prabowo Subianto sempat mengusulkan pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Usulan itu termasuk mengganti DJBC dengan lembaga inspeksi internasional, Société Générale de Surveillance (SGS).
Hal itu disampaikan saat melantik 1.585 pejabat Kemenkeu, Selasa (10/3).
Menurut Purbaya, usulan itu muncul dalam rapat di Istana Negara. Pemerintah menyoroti kinerja Bea Cukai.
“Beliau selalu bilang Bea Cukai bubarkan saja, diganti SGS, tapi ternyata ada perbaikan,” kata Purbaya.
Dalam rapat terbaru di Istana, Presiden Prabowo mulai melihat perubahan di internal Bea Cukai.
Perbaikan itu dinilai sebagai sinyal bahwa institusi tersebut masih bisa dibenahi tanpa diganti lembaga asing.
Purbaya mengakui, isu kinerja DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sering dibahas serius dengan Presiden.
Tekanan dari Istana terasa kuat saat membahas dua lembaga pengumpul penerimaan negara itu.
“Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” ujar Purbaya.
Meski begitu, ia menilai perubahan sikap Presiden adalah apresiasi atas upaya pembenahan Kemenkeu.
Presiden Prabowo juga memuji peningkatan penerimaan pajak di awal tahun ini.
Penerimaan pajak Januari–Februari 2026 naik sekitar 30 persen. Capaian itu menunjukkan perbaikan kinerja pengelolaan penerimaan negara.
Perhatian Istana pada sektor pajak dan bea cukai sangat besar karena menjadi tulang punggung pendapatan negara.
