Jakarta – Institusi kepolisian Indonesia masih berjuang dengan citra negatif di mata publik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kasus yang terjadi di masa lalu.
Setiap insiden yang melibatkan polisi, baik saat bertugas atau dalam kecelakaan, seringkali dianggap sebagai kesalahan.
Polisi dituntut tegas dalam menindak kejahatan seperti balap liar dan tawuran. Namun, tindakan tegas ini berisiko memicu tuduhan pelanggaran jika ada yang terluka.
Negara hukum harus berdasarkan fakta, bukan emosi atau reputasi masa lalu.
Salah satu bahaya terbesar adalah perubahan dari praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah terhadap polisi.
Jika setiap insiden langsung dianggap penganiayaan tanpa investigasi, polisi akan ragu bertindak. Ketertiban umum bisa terganggu.
Sebaliknya, jika setiap tindakan polisi selalu dibenarkan tanpa evaluasi, kepercayaan publik akan hilang. Keseimbangan sangat penting.
Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai. Opini publik harus dibangun berdasarkan informasi yang lengkap.
Media juga tidak boleh menutup mata terhadap kritik atau dugaan pelanggaran.
Pers yang sehat adalah pers yang objektif dan berdasarkan fakta.
Institusi kepolisian harus sadar bahwa reputasi tidak bisa diperbaiki hanya dengan pernyataan.
Reputasi diperbaiki dengan investigasi yang transparan, evaluasi internal, dan sanksi tegas jika terbukti bersalah.
Kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi.
Keadilan tanpa prasangka berlaku untuk semua orang, termasuk petugas keamanan.
Masyarakat, pers, dan aparat berada dalam satu ekosistem hukum. Prasangka tidak boleh mendahului fakta.
Setiap kejadian harus dilihat secara objektif. Apakah ada unsur kesengajaan? Apakah tindakan sesuai prosedur?
Jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa ditemukan melalui investigasi yang adil.
Reputasi memang memengaruhi persepsi. Tetapi keadilan harus berdasarkan fakta, bukan masa lalu.
