Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Rabu (22/5/2024) guna mendanai berbagai proyek layanan publik strategis melalui skema pembiayaan kreatif di pasar modal.
Dilansir dari Investor Daily, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan terobosan pembiayaan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.
“Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah, obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun,” kata Pramono.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh dana yang dihimpun melalui instrumen surat utang tersebut akan difokuskan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jakarta.
Pihak pemerintah memastikan bahwa dana hasil obligasi tidak akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sektor-sektor prioritas yang akan menerima pembiayaan meliputi pembangunan pendidikan, Rumah Sakit Sumber Waras, transportasi, sekolah, rumah susun, gedung pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir.
“Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya, semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD,” kata Pramono.
Obligasi daerah berfungsi sebagai surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menghimpun modal dari investor guna membiayai pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi publik.
Pemilihan skema obligasi daerah ditujukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus mengganggu alokasi anggaran rutin dalam APBD.
Pemerintah optimistis bahwa instrumen ini akan memperoleh respons positif dari investor karena didukung oleh perbaikan tata kelola serta profesionalisme sejumlah BUMD Jakarta.
Salah satu bukti keberhasilan tata kelola tersebut tercermin dari transformasi manajemen PAM Jaya yang menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan secara signifikan.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga independensi BUMD dari berbagai bentuk intervensi, baik dalam proses pengambilan keputusan bisnis maupun sistem rekrutmen karyawan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap entitas di bawah naungan pemerintah daerah dikelola dengan standar profesional yang ketat demi menjaga kepercayaan investor di pasar modal.
Penerbitan obligasi ini diharapkan menjadi model pembiayaan baru bagi daerah lain di Indonesia yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat atau pendapatan asli daerah yang terbatas.
Dengan memisahkan pembiayaan proyek publik dari kegiatan komersial BUMD, pemerintah provinsi berupaya menciptakan akuntabilitas keuangan yang lebih transparan dan terukur bagi para pemangku kepentingan.
Proyek pengendalian banjir dan pembangunan rumah sakit menjadi perhatian utama karena kedua sektor tersebut dinilai memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan warga Jakarta secara berkelanjutan.
Pemerintah provinsi akan terus memantau proses emisi obligasi ini agar berjalan sesuai dengan regulasi pasar modal yang berlaku di Indonesia.
