Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yakni Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian BBM Subsidi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026). Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Pertemuan tersebut secara khusus menyoroti maraknya modus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diungkap oleh Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Sejumlah modus operandi yang ditemukan di lapangan di antaranya penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, modifikasi tangki BBM, praktik pengisian berulang dengan menggunakan beberapa QR Code, hingga adanya dugaan penyaluran BBM bersubsidi untuk kebutuhan aktivitas pertambangan ilegal.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan memang harus diperketat karena sempat muncul antrean panjang di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat serta menghambat perekonomian daerah.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam arahannya menekankan bahwa subsidi energi harus dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota agar meningkatkan koordinasi serta memperketat pengawasan di lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, memberikan apresiasi atas langkah pengawasan di Sumbar yang dinilai berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan.
Sebagai langkah preventif lanjutan, BPH Migas saat ini sedang mengkaji penguatan sistem digital, termasuk rencana penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah Sumatera Barat saat ini dalam kondisi aman.
Ia mencatat, setelah operasi lapangan digencarkan oleh pihak terkait, antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang secara signifikan.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” pungkas Fakhri.
