Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan respons publik terkait kebocoran ekonomi nasional dibandingkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mempertanyakan mengapa praktik manipulasi ekonomi skala besar, seperti transfer pricing dan underinvoicing, luput dari perhatian selama puluhan tahun.
Prabowo menyayangkan kritik tajam yang justru tertuju pada program MBG yang dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.
“Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan lansia dianggap pemborosan, tetapi ribuan triliun yang menguap dari bumi Indonesia setiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar dan tidak ada pakar yang protes,” ujar Prabowo dalam taklimat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Praktik transfer pricing dan underinvoicing sendiri merupakan manipulasi perusahaan untuk menggeser keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah.
Tindakan ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk yang sangat signifikan bagi kas negara.
Presiden menegaskan bahwa data mengenai kebocoran tersebut bersumber dari berbagai lembaga internasional, bukan sekadar asumsi internal pemerintah.
Terkait kekhawatiran bahwa program MBG akan merusak ekonomi, Prabowo menepis anggapan tersebut.
Ia membantah klaim bahwa program ini akan memicu kejatuhan harga saham, melemahkan nilai tukar, atau membuat ekonomi kolaps.
“Kita mau memberi makan kepada anak-anak yang seperempatnya stunting dan banyak yang tidak makan di sekolah, justru dituduh pemborosan,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan MBG adalah wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah berkomitmen menjalankan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dalam mengelola perekonomian demi kemakmuran rakyat.
Langkah ini juga menjadi bentuk kewajiban negara dalam memelihara kelompok rentan guna menjamin masa depan generasi penerus bangsa.
