Jakarta – Air hujan di Jakarta kini terungkap mengandung mikroplastik, sebuah isu lingkungan serius yang memerlukan perhatian mendalam. Temuan ini pertama kali diungkap oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Reza Cordova, pada Jumat (17/10/2025).
Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prof. Etty Riani, menjelaskan bahwa partikel mikroplastik, terutama nanoplastik yang berukuran sangat kecil, mudah terangkat ke atmosfer karena massanya yang ringan.
Partikel ini bersumber dari berbagai aktivitas di darat. Gesekan ban mobil, pelapukan sampah plastik kering yang terbawa angin, hingga serat pakaian berbahan sintetis menjadi beberapa pemicu utamanya.
Mikroplastik yang telah melayang di atmosfer kemudian menyatu dengan tetesan air hujan. Air hujan yang tampak bersih ini sebenarnya membawa partikel mikroplastik yang tak terlihat karena ukurannya yang sangat kecil.
Prof. Etty menegaskan bahwa tingginya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari turut menjadi akar masalah lingkungan ini. “Dari bangun tidur hingga tidur lagi, manusia tidak lepas dari plastik. Akhirnya, plastik akan terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik,” jelasnya.
Kontaminasi mikroplastik di udara memunculkan risiko kesehatan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, paparan berkelanjutan dapat menyebabkan iritasi pada saluran napas.
Iritasi ini dapat memicu batuk, serta meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan peradangan. Untuk jangka panjang, Prof. Etty mengingatkan bahwa plastik mengandung bahan aditif berbahaya yang dapat memicu gangguan hormonal dan meningkatkan risiko kanker.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan prinsip 3R: reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang).
Prof. Etty juga menyoroti masalah sampah plastik yang tak kunjung tuntas meski masyarakat telah mencoba alternatif kemasan dan mendaur ulang. Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan yang lebih tegas dan mengikat.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu harus diterapkan, termasuk kepada toko-toko yang memanfaatkan momentum pengurangan plastik untuk meraih keuntungan. Ia memberi contoh kasus di Bogor, Jawa Barat, di mana sebuah swalayan justru menjual kardus dengan harga lebih mahal dari plastik berbayar.
“Terlihat sekali kalau semangatnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bukan semangat untuk meminimalkan plastik, tapi sayangnya pemerintah mendiamkan, mestinya kan ditindak tegas,” ungkap Prof. Etty.
Selain itu, ia menyarankan agar warga yang ketahuan membuang plastik ditindak tegas dengan sanksi sosial. Pemerintah juga harus melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil dan kalangan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, agar mereka sadar akan bahaya plastik.
Prof. Etty juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memaksa produsen, khususnya yang membuat produk dalam saset dan sedotan, agar menanggung biaya pengelolaan limbah yang dihasilkan. Produsen juga harus didorong untuk membuat produk dari bahan yang bisa didaur ulang.
Terakhir, ia menyarankan pemerintah untuk memberi insentif pada usaha-usaha daur ulang serta mendorong penelitian dan inovasi terkait daur ulang plastik.
