Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi atas keberhasilan pengendalian inflasi nasional pada April 2026 yang stabil di angka 2,42 persen secara tahunan (year on year). Meski begitu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) tetap waspada terhadap dinamika geopolitik global.
Tito menekankan agar jajaran Pemda tidak cepat berpuas diri. Seluruh pihak diminta memperketat pemantauan harga di lapangan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia serta fluktuasi kurs mata uang.
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April, namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Mendagri menilai capaian inflasi Indonesia saat ini masih sangat terkendali jika dibandingkan dengan banyak negara lain yang mengalami inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi dunia. Kondisi ini, menurutnya, merupakan bukti efektivitas koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” tegasnya.
Data terkini menunjukkan sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi. Di sisi lain, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau cenderung lebih stabil dan berperan sebagai penyeimbang tekanan inflasi.
Menanggapi wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, Mendagri secara khusus menginstruksikan segera dilakukan perbaikan distribusi pangan. Ia menyoroti komoditas cabai merah sebagai salah satu pemicu kenaikan harga yang perlu segera diatasi di sejumlah daerah.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan BPOM, Badan Pangan Nasional, serta Kantor Staf Kepresidenan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, hingga TNI dan Polri secara daring.
