Agam – Pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi Sumatra Barat pascabencana banjir dan longsor. Akses listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG mulai berangsur pulih di wilayah terdampak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan hal ini saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsi di SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025).
“Saya pikir di sini listrik aman, BBM dan LPG tertangani dengan baik,” ujar Bahlil usai mendampingi Presiden di Bandar Udara Minangkabau, Jumat (19/12/2025).
Tim Siaga Bencana ESDM mencatat, pemulihan kelistrikan di Sumatra Barat hampir rampung.
Hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, sebanyak 274.419 dari total 274.564 pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik.
Saat ini, hanya 145 pelanggan di Jorong Lambeh, FCO Tulang Gajah Tinggi yang masih mengalami pemadaman.
PT PLN telah menyelesaikan pembangunan menara darurat Brandan–Langsa pada Rabu sore (17/12/2025).
Sistem kelistrikan telah tersinkronisasi dan pembebanan dilakukan bertahap untuk menyalakan sisa pelanggan yang belum teraliri listrik.
Presiden Prabowo juga meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara dan kondisi 271 pengungsi dari 85 kepala keluarga di lokasi posko.
“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara mulai dibangun, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak perlu lagi tinggal di tenda,” kata Prabowo.
Distribusi BBM dan LPG di wilayah terdampak juga mulai kembali normal.
Sebanyak 147 SPBU telah beroperasi, diikuti 172 agen LPG dan 14 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) yang kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Namun, sejumlah jalur logistik energi masih mengalami kendala.
Akses dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak masih tersendat akibat jalan terputus dan kemacetan di kawasan Sitinjau.
Pemerintah menyiapkan 100 unit hunian sementara di sekitar lokasi terdampak sebagai solusi awal sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Sumatra Barat.
